Kabupaten Muara Enim - Riwayat revisi

Admin: /* Demografi */

2026-05-25T15:45:51Z

Demografi

@@ Baris 34: / Baris 34: @@
 |-
 | 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|660.533
 |}

Admin pada 18 Mei 2026 17.31

2026-05-18T17:31:33Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Mei 2026 00.31
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 660.533 jiwa pada Juni 2025. ~~Ibukota~~ Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.		'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 660.533 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.

	Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>
Baris 38:		Baris 38:
	== Pemerintahan ==		== Pemerintahan ==

	~~Ibukota~~ Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.		Ibu kota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.

	==== Dewan Perwakilan ====		==== Dewan Perwakilan ====
Baris 58:		Baris 58:
	[[Category:Kabupaten di Indonesia]]		[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

	<seo title="Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan" />		<seo title="Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan" metad="Profil Kabupaten Muara Enim: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." />

Admin pada 4 Mei 2026 16.10

2026-05-04T16:10:33Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 4 Mei 2026 23.10
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk ~~653~~.~~731~~ jiwa pada ~~Desember 2024~~. Ibukota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.		'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 660.533 jiwa pada Juni 2025. Ibukota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.

	Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>
Baris 32:		Baris 32:
	\|-		\|-
	\| 7. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2024 \|\| style="text-align:right;"\|653.731		\| 7. \|\| style="text-align:right;"\|Desember 2024 \|\| style="text-align:right;"\|653.731
			\|-
			\| 8. \|\| style="text-align:right;"\|Juni 2025 \|\| style="text-align:right;"\|660.533
	\|}		\|}

Admin pada 23 April 2026 02.04

2026-04-23T02:04:26Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 April 2026 09.04
Baris 1:		Baris 1:
	'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024.		'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.

	Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>		Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>
Baris 35:		Baris 35:

	== Pemerintahan ==		== Pemerintahan ==

			Ibukota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim.

	==== Dewan Perwakilan ====		==== Dewan Perwakilan ====

Admin pada 21 April 2026 01.16

2026-04-21T01:16:54Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 21 April 2026 08.16
Baris 53:		Baris 53:

	[[Category:Kabupaten di Indonesia]]		[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

			<seo title="Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan" />

Admin pada 17 April 2026 07.32

2026-04-17T07:32:38Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 April 2026 14.32
Baris 9:		Baris 9:
	Kedudukan Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan</ref>		Kedudukan Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan</ref>

	== ~~Populasi~~ ==		== Geografi ==

			Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref>

			== Demografi ==

	{\| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"		{\| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"

Admin: ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55),...'

2026-04-06T07:01:08Z

←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55),...'

Halaman baru

'''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran [[Kota Prabumulih]] dari Kabupaten Muara Enim. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih</ref>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 yang diundangkan pada 11 Januari 2013 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir]] dari Kabupaten Muara Enim. <ref>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan</ref>

Kedudukan Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan</ref>

== Populasi ==

{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|615.720
|-
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|622.337
|-
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|630.809
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|635.939
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|640.224
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|645.250
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|653.731
|}

== Pemerintahan ==

==== Dewan Perwakilan ====

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>

==== Kepala Daerah ====

Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

==== Wilayah Administrasi ====

Kabupaten Muara Enim terdiri atas 22 kecamatan, 10 kelurahan dan 245 desa.

== Referensi ==

<references />

[[Category:Kabupaten di Indonesia]]