Kabupaten Musi Banyuasin: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Musi Banyuasin''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.550,788 km² dengan jumlah penduduk 736.897 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
Kedudukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan</ref> | Kedudukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.550,788 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi terkini sejak 17 April 2026 14.32
Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.550,788 km² dengan jumlah penduduk 736.897 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 menetapkan pemekaran Kabupaten Banyuasin dari Kabupaten Musi Banyuasin. [2]
Kedudukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [3]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.550,788 km². [4]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 651.861 |
| 2. | Juni 2022 | 668.654 |
| 3. | Desember 2022 | 688.969 |
| 4. | Juni 2023 | 695.472 |
| 5. | Desember 2023 | 707.290 |
| 6. | Juni 2024 | 720.545 |
| 7. | Desember 2024 | 736.897 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin dari 7 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas 15 kecamatan, 13 kelurahan dan 229 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
- ↑ Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
