Kabupaten Paniai: Perbedaan antara revisi

Dari indonesiapedia
Admin (bicara | kontrib)
Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengurus
5.030 suntingan
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Paniai''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km² dengan jumlah penduduk 125.763 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Paniai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nabire dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tenta...'
 
 
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Paniai''' terletak di Provinsi [[Papua Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km&sup2; dengan jumlah penduduk 125.763 jiwa pada Desember 2024.
'''Kabupaten Paniai''' terletak di Provinsi [[Papua Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km&sup2; dengan jumlah penduduk 126.876 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.


Wilayah administrasi Kabupaten Paniai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Nabire]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Papua]]. <ref>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong</ref>
Wilayah administrasi Kabupaten Paniai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Nabire]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Papua]]. <ref>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong</ref>
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong</ref>


Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Intan Jaya]] dari Kabupaten Paniai. <ref>Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua</ref>
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Intan Jaya]] dari Kabupaten Paniai. <ref>Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua</ref>
Baris 9: Baris 11:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Papua Tengah]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Papua]]. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah</ref>
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Papua Tengah]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Papua]]. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah</ref>


== Populasi ==
== Geografi ==
 
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km&sup2;. <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref>
 
== Demografi ==


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 25: Baris 31:
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|124.014
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|124.014
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|124.835
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|124.835
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|125.763
|-
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|125.763
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|126.876
|}
 
==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ====
 
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Jun 2025
|-
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|69.587
|-
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|57.289
|-
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|126.876
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
Ibu kota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.


==== Dewan Perwakilan ====
==== Dewan Perwakilan ====
Baris 49: Baris 74:


[[Category:Kabupaten di Indonesia]]
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]
<seo title="Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah" metad="Profil Kabupaten Paniai: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." />

Revisi terkini sejak 24 Mei 2026 17.46

Kabupaten Paniai terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km² dengan jumlah penduduk 126.876 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.

Wilayah administrasi Kabupaten Paniai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nabire dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. [1]

Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Paniai. [3]

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Deiyai dari Kabupaten Paniai. [4]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah yang dimekarkan dari Provinsi Papua. [5]

Geografi

Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km². [6]

Demografi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 121.955
2. Juni 2022 122.124
3. Desember 2022 122.544
4. Juni 2023 123.360
5. Desember 2023 124.014
6. Juni 2024 124.835
7. Desember 2024 125.763
8. Juni 2025 126.876

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Jun 2025
1. Laki-laki 69.587
2. Perempuan 57.289
Total 126.876

Pemerintahan

Ibu kota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai dari 3 daerah pemilihan. [7]

Kepala Daerah

Kabupaten Paniai dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Paniai terdiri atas 24 distrik, 5 kelurahan dan 216 kampung.

Referensi

  1. ↑ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
  2. ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
  3. ↑ Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
  4. ↑ Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
  5. ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
  6. ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  7. ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Diperoleh dari "https://indonesiapedia.com/index.php?title=Kabupaten_Paniai&oldid=4683"