Kabupaten Natuna

Dari indonesiapedia
Revisi sejak 11 April 2026 18.11 oleh Admin (bicara | kontrib)

Kabupaten Natuna terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 1.999,155 km² dengan jumlah penduduk 84.325 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. [1]

Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang dimekarkan dari Provinsi Riau. [3]

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas dari Kabupaten Natuna. [4]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 82.656
2. Juni 2022 82.824
3. Desember 2022 83.238
4. Juni 2023 83.450
5. Desember 2023 83.668
6. Juni 2024 84.017
7. Desember 2024 84.325

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dari 3 daerah pemilihan. [5]

Kepala Daerah

Kabupaten Natuna dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Natuna terdiri atas 17 kecamatan, 7 kelurahan dan 70 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bunguran Barat 1 4
2. Bunguran Batubi 0 5
3. Bunguran Selatan 0 4
4. Bunguran Tengah 0 3
5. Bunguran Timur 4 3
6. Bunguran Timur Laut 0 7
7. Bunguran Utara 0 6
8. Midai 1 2
9. Pulau Laut 0 3
10. Pulau Panjang 0 2
11. Pulau Seluan 0 2
12. Pulau Tiga 0 6
13. Pulau Tiga Barat 0 4
14. Serasan 1 6
15. Serasan Timur 0 4
16. Suak Midai 0 3
17. Subi 0 6
Total 7 70

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024