Kabupaten Buru: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Maluku Tengah]]. <ref>Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Maluku Tengah]]. <ref>Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat</ref> | ||
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang- | Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat</ref> | ||
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Buru Selatan]] dari Kabupaten Buru. <ref>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku</ref> | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Buru Selatan]] dari Kabupaten Buru. <ref>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku</ref> | ||
Revisi per 11 April 2026 18.04
Kabupaten Buru terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Buru adalah 4.915,566 km² dengan jumlah penduduk 142.347 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah. [1]
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Buru Selatan dari Kabupaten Buru. [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 137.000 |
| 2. | Juni 2022 | 137.283 |
| 3. | Desember 2022 | 137.570 |
| 4. | Juni 2023 | 138.308 |
| 5. | Desember 2023 | 139.408 |
| 6. | Juni 2024 | 141.361 |
| 7. | Desember 2024 | 142.347 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari 3 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Buru dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Buru terdiri atas 10 kecamatan dan 82 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Buaya | 0 | 10 |
| 2. | Batabual | 0 | 5 |
| 3. | Fena Leisela | 0 | 13 |
| 4. | Lilialy | 0 | 5 |
| 5. | Lolong Guba | 0 | 10 |
| 6. | Namlea | 0 | 7 |
| 7. | Teluk Kaiely | 0 | 5 |
| 8. | Waeapo | 0 | 7 |
| 9. | Waelata | 0 | 10 |
| 10. | Waplau | 0 | 10 |
| Total | 0 | 82 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
