Kota Tarakan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Tarakan''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Utara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 248,177 km² dengan jumlah penduduk 255.310 jiwa pada Desember 2024. | '''Kota Tarakan''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Utara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 248,177 km² dengan jumlah penduduk 255.310 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 yang diundangkan pada 8 Oktober 1997 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bulungan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan</ref> | Wilayah administrasi Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 yang diundangkan pada 8 Oktober 1997 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bulungan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan</ref> Sebelumnya, Kota Tarakan berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 yang diundangkan pada 12 Desember 1981. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan</ref> | ||
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kalimantan Utara]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Kalimantan Timur]]. <ref>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara</ref> | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kalimantan Utara]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Kalimantan Timur]]. <ref>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara</ref> | ||
Revisi terkini sejak 21 April 2026 14.37
Kota Tarakan terletak di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 248,177 km² dengan jumlah penduduk 255.310 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 yang diundangkan pada 8 Oktober 1997 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bulungan. [1] Sebelumnya, Kota Tarakan berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 yang diundangkan pada 12 Desember 1981. [2]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara yang dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. [3]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Tarakan adalah 248,177 km². [4]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 241.893 |
| 2. | Juni 2022 | 242.776 |
| 3. | Desember 2022 | 244.769 |
| 4. | Juni 2023 | 246.734 |
| 5. | Desember 2023 | 249.960 |
| 6. | Juni 2024 | 252.924 |
| 7. | Desember 2024 | 255.310 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan dari 4 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kota Tarakan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Tarakan terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Tarakan Barat | 5 | 0 |
| 2. | Tarakan Tengah | 5 | 0 |
| 3. | Tarakan Timur | 7 | 0 |
| 4. | Tarakan Utara | 3 | 0 |
| Total | 20 | 0 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan
- ↑ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
