Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Hulu Sungai Selatan''' terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.697,224 km² dengan jumlah penduduk 239.471 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 4: | Baris 4: | ||
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juli 1965 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Tapin]] dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan</ref> | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juli 1965 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Tapin]] dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.697,224 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 10 April 2026 15.03
Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.697,224 km² dengan jumlah penduduk 239.471 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juli 1965 menetapkan pemekaran Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.697,224 km². [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 233.344 |
| 2. | Juni 2022 | 233.835 |
| 3. | Desember 2022 | 234.909 |
| 4. | Juni 2023 | 236.328 |
| 5. | Desember 2023 | 237.319 |
| 6. | Juni 2024 | 238.413 |
| 7. | Desember 2024 | 239.471 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 3 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas 11 kecamatan, 4 kelurahan dan 144 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Angkinang | 0 | 11 |
| 2. | Daha Barat | 0 | 7 |
| 3. | Daha Selatan | 0 | 16 |
| 4. | Daha Utara | 0 | 19 |
| 5. | Kalumpang | 0 | 9 |
| 6. | Kandangan | 4 | 14 |
| 7. | Loksado | 0 | 11 |
| 8. | Padang Batung | 0 | 17 |
| 9. | Simpur | 0 | 11 |
| 10. | Sungai Raya | 0 | 18 |
| 11. | Telaga Langsat | 0 | 11 |
| Total | 4 | 144 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
