Kabupaten Malinau

Dari indonesiapedia

Kabupaten Malinau terletak di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Malinau adalah 38.901,819 km² dengan jumlah penduduk 87.582 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bulungan dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. [1]

Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara yang dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. [3]

Geografi

Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Malinau adalah 38.901,819 km². [4]

Demografi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 81.925
2. Juni 2022 82.120
3. Desember 2022 82.629
4. Juni 2023 83.371
5. Desember 2023 85.073
6. Juni 2024 86.471
7. Desember 2024 87.582

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau dari 2 daerah pemilihan. [5]

Kepala Daerah

Kabupaten Malinau dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Malinau terdiri atas 15 kecamatan dan 109 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bahau Hulu 0 6
2. Kayan Hilir 0 5
3. Kayan Hulu 0 5
4. Kayan Selatan 0 5
5. Malinau Barat 0 9
6. Malinau Kota 0 6
7. Malinau Selatan 0 9
8. Malinau Selatan Hilir 0 8
9. Malinau Selatan Hulu 0 8
10. Malinau Utara 0 12
11. Mentarang 0 6
12. Mentarang Hulu 0 10
13. Pujungan 0 9
14. Sungai Boh 0 6
15. Sungai Tubu 0 5
Total 0 109

Referensi

  1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024